Jakarta, Lintashukrimindonesia.Com – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyatakan dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI). Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi pimpinan kedua lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua MPR RI dan membahas kolaborasi serta sinkronisasi kelembagaan. Isu strategis nasional dan tata kelola aset negara menjadi fokus pembahasan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, pemanfaatan aset negara harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dukungan terhadap DPD RI penting selama tetap mengedepankan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas,” ujarnya, dikutip dalam laman dpd.go.id, Selasa, 17 Februari 2026.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik komitmen tersebut. Ia menilai sinergi antar-lembaga merupakan keniscayaan dalam memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional.
“Kami yakin kolaborasi dua lembaga ini membawa angin positif terhadap rakyat dan bangsa,” ujar Sultan usai pertemuan yang berlansung, Rabu, pekan lalu tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal DPD RI akan berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI. Koordinasi itu untuk memproses penertiban administrasi penggunaan aset melalui mekanisme formal yang berlaku.
Pertemuan ini menegaskan komitmen MPR RI dan DPD RI dalam menjaga sinergi kelembagaan. Kedua lembaga juga bersepakat memperkuat tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel demi kelancaran tugas konstitusi.
















