Bombana, LINTASHUKRIMINDONESIA.COM – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda LIRA Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Bombana untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi konflik yang berkembang antara masyarakat Desa Pongkalaero–Puununu dengan PT Bakti Bumi Sulawesi (BBS) dan PT Teratai Bumi Sultra (TBS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
DPW Pemuda LIRA Sultra menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang tengah berkembang.
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, SH, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah yang adil agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan merupakan kunci dalam mewujudkan penyelesaian yang konstruktif.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Pongkalaero harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Setiap keberatan maupun tuntutan yang berkembang perlu direspons melalui dialog yang terbuka sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan masing-masing,” ujar Pemrin.
Ia juga menilai pihak perusahaan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Sosialisasi dan penyampaian informasi secara terbuka dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
Selain itu, DPW Pemuda LIRA Sultra mengingatkan agar seluruh aktivitas perusahaan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut organisasi tersebut, kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap kegiatan investasi.
Pemrin menegaskan bahwa investasi pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi juga harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keterbukaan, menghormati masyarakat di sekitar wilayah operasional, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui musyawarah.
Karena itu, DPW Pemuda LIRA Sultra meminta Bupati Bombana segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Desa Pongkalaero, serta pihak PT BBS dan PT TBS. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak serta menciptakan situasi yang kondusif.
Di sisi lain, DPW Pemuda LIRA Sultra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai mekanisme hukum dinilai sebagai langkah yang tepat dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, DPW Pemuda LIRA Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Pengawalan akan dilakukan secara objektif dengan tetap menghormati proses yang ditempuh pemerintah maupun para pihak yang berkepentingan.
Menutup pernyataannya, Pemrin, SH, kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut. Ia berharap Bupati Bombana segera mengambil langkah nyata untuk mempertemukan seluruh pihak sehingga penyelesaian dapat dicapai melalui dialog yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bombana secara keseluruhan.
