Binjail, lintashukrimindonesia.com – Pemerintah Kota Binjai menerima apresiasi dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas keberhasilan dalam penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dr. Fatmawati, ST. M.Eng., dan diterima oleh Kepala Dinas PPKB Kota Binjai Syamsul Effendi Siregar, SE. MM., dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Hotel Emerald Garden, Jl. KL. Yos Sudarso No.1, Medan, Selasa (7/4).
Turut hadir mendampingi Kadis PPKB dalam kegiataan tersebut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Informasi Sri Ismawaty, SH., dan Katim Kependudukan dan SDM Baperida Binjai Nina Artati, SE.
Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 merupakan forum yang digagas oleh BKKBN untuk mendukung program prioritas presiden menuju indonesia emas 2045.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Dr. Fatmawati, menyampaikan bahwa Rakorda tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan optimal di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, integrasi pembangunan keluarga dan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, upaya konkret dilakukan melalui penguatan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen seperti RPJMD dan RKPD, sehingga isu kependudukan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada enam OPD KB kabupaten/kota yang berhasil menuntaskan unggahan dokumen PJPK hingga 100 persen.
Adapun PJPK memuat sedikitnya 30 indikator strategis, meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, indeks pembangunan keluarga, serta pengendalian kuantitas dan mobilitas
(Warianto)
